Tolak Pungli dan Tolak Gratifikasi : Wujudkan Pelayanan Publik Bersih dan Berintegritas

23 September 2025 by Admin

Jambi, 23 September 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas dengan menolak segala bentuk pungutan liar (pungli) dan gratifikasi. Pelayanan publik adalah hak setiap warga negara dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakannya secara cepat, adil, serta sesuai ketentuan tanpa adanya biaya tambahan di luar aturan. Pungli merupakan segala bentuk biaya atau imbalan yang tidak sah, sementara gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/ASN yang berhubungan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Praktik pungli dan gratifikasi terbukti menimbulkan dampak negatif yang luas, di antaranya merugikan masyarakat dan negara, merusak integritas lembaga, mengikis kepercayaan publik, serta menghambat terwujudnya pelayanan yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, ASN menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan tanpa pungutan liar, menolak segala bentuk gratifikasi, menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas, serta membangun budaya kerja yang akuntabel.

Pernyataan ini menjadi bagian dari langkah nyata reformasi birokrasi yang terus digalakkan pemerintah guna memperkuat tata kelola yang bersih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dukungan publik sangat penting untuk mengawal terwujudnya layanan bebas pungli dan gratifikasi. Dengan semangat tersebut, diharapkan tercipta birokrasi yang jujur, bersih, dan berintegritas tinggi demi memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Kepala Kantor menegaskan bahwa komitmen ASN untuk menolak pungli dan gratifikasi bukan sekadar slogan, melainkan wujud nyata dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas. “Dengan dukungan penuh dari masyarakat, cita-cita menghadirkan pelayanan publik yang adil, profesional, dan bebas dari praktik koruptif akan semakin mudah diwujudkan. Kami percaya, sinergi antara aparatur dan warga merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang terpercaya serta berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar Wahyu Hidayat.

Pewarta: M Iqbal Anugrah
Editor :
COPYRIGHT © Kanwilditjenimjambi 2025